LSM GMPK: Terkait Penolakan HGU PT. Bumi Flora dan PT. Dewi Kencana Semesta Minta Pemkab Aceh Timur Surati Kementrian

oleh

ACEH TIMUR, metropesawat.id | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) mendesak Pemerintah Aceh Timur dan Aceh turun tangan guna menangani serta menyelesaikan permasalahan antara masyarakat di sepuluh Desa yang ada di 6 Kecamatan dengan PT. Bumi Flora.

https://metropesawat.id/category/berita-aceh-timur/

“Ya, kita mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sesegera mungkin menyelesaikan konflik tersebut,” demikian disampaikan Khaidir, SH Ketua GMPK kepada metropesawat.id, Sabtu (2/72/2022) malam melalui pesan WhatsApp.

“Protes terhadap PT. Bumi Flora terus terulang dan terulang kembali oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pemerintah Aceh Dan DPRA harus turun tangan guna menyudahi kisruh sengketa lahan berujung pada penolakan warga terhadap perpanjangan HGU PT. Bumi flora,” tegas Khaidir.

Katanya, dalam hal klaim dugaan penyerobotan tanah yang berujung penolakan masyarakat, dirinya sangat berharap pemerintah Aceh Timur dan Aceh harus membela kepentingan dan kesejahteraan warga karena itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai UUD,” pinta Khaidir.

“Kita mendesak pemerintah Aceh Timur memberikan dukungan moral, hukum, bimbingan serta menyurati Menteri ATR/BPN serta membentuk Tim pansus terkait PT. Bumi Flora dan PT. Dewi Kencana Semesta demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat lingkar Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut,” tegas Khaidir.

Katanya, selaku LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi yang merupakan wadah berbadan hukum perkumpulan atau sebuah wadah organisasi masyarakat dalam mengawal dan mewakili kepentingan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat memperoleh kesejahteraan khususnya di kabupaten Aceh Timur,” demikian pungkas Khaidir. [Iska].