Tokoh Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan Banda Alam Curhat Ke Haji Uma, ini Isi Curhat

oleh

ACEH TIMUR, metropesawat.id | Tokoh Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan Gampong Jambo Reuhat, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur Curhat kepada Anggota DPD-RI asal Aceh H. Sudirman akrab disapa Haji Uma.

https://metropesawat.id/category/berita-aceh-timur/

Adapun curhat diantaranya, Pemegang HGU Tidak pernah memenuhi kewajibannya membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal, justru selama ini merusak infrastruktur jalan masyarakat selama perusahaan beroprasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Kemudian, Banyak lahan HGU milik PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semestra yang terbangkalai, sehingga menyebabkan hewan liar masuk kepemukiman dan terjadi konflik dengan masyarakat yang tinggal disekitar HGU.

Selain itu juga, Rusaknya Infrastruktur Desa yang selama puluhan tahun di manfaatkan oleh perusahaan. Dan Rusaknya Lingkungan dan kawasan Hutan serta Ekosistem. Serta Tidak terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kawasan HGU.

Keberadaan PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta hanya merugikan masyarakat kawasan karena menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

Diantaranya, Perusahaan telah merampas secara paksa tiga (3) Dusun, Dusun Alue kacang, Dusun Jambo Camplie, Dusun Alue Seunong yang mana ketiga dusun tersebut adalah wilayah Gampong Jamboe Reuhat. Kemudian Gampong Seuneubok bayu, Gampong Blang Rambong, Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Alam. Begitu juga dengan Gampong Alue Lhok, Gampong Seuneubok Buya Kecamatan Idi Tunong, Gampong Lhok Leumak Kecamatan Darul Ihsan, kemudian Gampong Seuneubok Kuyun Kecamatan Idi Timue, Gampong Buket Kuta kecamatan Peudawa, Gampong Alue Udep Kecamatan Rantoe Perlak.

Juga Tidak adanya batasan yang jelas antara hutan rakyat dengan kawasan HGU kedua perusahaan tersebut sehingga masyarakat di sekitar kawasan tidak memiliki lahan yang dapat digarab karena semua sudah diambil oleh perusahaan.

Sementara, Lebih Kurang 30 tahun sudah mereka beroprasional tidak pernah menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CRS), bahkan masyarakat di sekitar kawasan hidup di bawah garis kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera dan bahkan tidak peduli akan dampak lingkungan serta masyarakat sekitar kawasan.

Keberadaan PT Bumi Flora dan PT DKS tidak membawa dampak baik bagi masyarakat umumnya dan dan justru merugikan daerah khususnya.

Diduga PT Bumi Flora dan PT DKS melakukan penggelembungan HGU dengan merampas dan memanfaatkan tanah yang di tinggalkan oleh masyarakat pada masa komplik.

Perusahaan tidak pernah peduli terhadap karyawan harian lepas yang menjadi korban pembantaian di Afdeling 4 sekitar tahun 2000 lalu, yang mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di masa komplik dan bahkan tidak pernah tersentuh oleh hukum.

Dari sekian banyak permasalahan di atas maka dengan ini kami Aliansi Masyarakat menggugat keadilan di kawasan Hak Guna Usaha PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta Kabupaten Aceh Timur menyatakan dengan tegas bahwa :

1. Menolak dengan tegas perpanjangan izin Apapun yang menjadi kewenangan Bupati atas Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Flora dan peralihan lahan HGU milik PT Dwi Kencana Semesta (DKS) kepada perusahan lain.

2. Menuntut kembali tanah masyarakat yang di rampas oleh perusahaan dan mengembalikan wilayah Gampong yang berada dalam HGU perusahaan ke tangan masyarakat.

3. Menuntut ganti rugi atas kerusakan Infrastruktur dan lingkungan selama PT Bumi Flora dan PT DKS beroperasional.

4. Menuntut hak atas dana CSR yang terabaikan selama 30 tahun lebih untuk meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar HGU.

5. Mendesak segara tuntaskan persoalan HAM dan menuntut keadilan atas karyawan yang mengalami kekerasan dan pembantaian di masa Komplik.

Menangapi hal tersebut Anggota DPD-RI asal Aceh H. Sudirman akrab disapa Haji Uma kepada sejumlah awak media mengatakan, hari ini kita memenuhi undangan dan menerima laporan masyarakat terkait dua HGU Perusahaan, maka sudah datang surat kesaya meminta untuk memediasi persoalan tersebut.

Makanya saya hari ini datang untuk langsung berkomunikasi dan mendengar langsung dari masyarakat dan juga memanggil beberapa stholder yang berkompeten dalam permasalahan ini,” kata Haji Uma.

“Sebenarnya ini persoalan yang sangat panjang yang selama ini dialami oleh masyarakat dan bisa dikatakan sudah menahun yaitu masyarakat menuntut hak dan perhatian dari kedua perusahaan,” sebut Haji Uma.

Katanya, jika kita tarik historis kebelakang lahan yang digarap oleh masyarakat itu prosesnya sangat dramatis dan ada yang dipaksa Masyarakat untuk menyerahkan tanah masa darurat, sebagaimana laporan yang saya terima dari masyarakat.

Sehingga masyarakat yang memiliki tanah merasa tertipu jadi hak kepemilikannya hilang.

Kemudian masyarakat juga mengatakan, perusahaan mimiliki izin melebihi dari jumlah izin yang telah dimiliki oleh kedua perusahaan,” ujar haji Uma.

“Jadi menurut laporan masyarakat, izin nya sudah melampaui batas lahan-lahan masyarakat dan itu menjadi klaim perusahaan,” kata Haji Uma sebagaiaman laporan masyarakat.

Dan kemudian yang sangat mengangu sekali yaitu hal aturan undang-undang, tentang setiap perusahaan. “Setiap HGU perlu menyediakan plasma sejumlah 20 persen yang harus diadakan oleh perusahaan,” ungkap Haji Uma.

Namun menurut masyarakat, ini belum terpenuhi kemudian lagi Menurut masyarakat lahan-lahan HGU yang sedang digarap saat ini tidak produktif.

Dan ini sangat merugikan daerah sehingga DBH sangat kecil diterima tentunya ini daerah akan rugi,”katanya.

Haji Uma: Desak DPRK Segera Gelar Pansus

Anggota DPD-RI asal Aceh H. Sudirman akrab disapa Haji Umamendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur segera gelar pansus.

“Ya, kita minta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur segera bentuk Tim pansus terkait persolan perpanjangan HGU PT. Bumi Flora dan PT. Dewi Kencana Semesta untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dengan perusahaan,” demikian pinta Haji Uma.

Pertemuan tersebut digelar di salah satu caffe di Gampong Jalan, Idi Rayeuk, turut dihadiri DPRK Aceh Timur komisi D Yahya Bky, Tgk. Muda Wali, Lukman, SP Kadis Perkebunan dan Peternakan dan BPN Aceh Timur Serta Masyarakat yang  diwakili oleh Tgk Idris salah satu tokoh di Kecamatan Banda Alam. [Iska].