SKPA Diwajibkan Pasang Iklan Ucapan Selamat ke Disdik Aceh, Kacabdin Aceh Timur : Itu Pernyataan “Bodoh”

oleh

BANDA ACEH, metropesawat.id | Terkait pemberitaan di salah satu media online pada tanggal 21 Juli 2002 yang lalu dengan judul “Terbongkar !!! Kepala SKPA Diwajibkan Pasang Iklan Ucapan Selamat untuk Ranking 1 SBMPTN.”

Dalam berita tersebut dituliskan mantan Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda Aceh) memaksa seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk memasang iklan dan papan bunga ucapan selamat kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh.

https://metropesawat.id/category/berita-aceh-timur/

Mengangapi hal itu, Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Wilayah Aceh Timur, Rahmatsyah Putra saat ditemui awak media di Banda Aceh, Kamis (28/7) mengatakan, sangat bodoh kalau masih ada pihak-pihak yang memberikan pernyataan membuat kegaduhan.

“Pernyataan tersebut merupakan pembohongan publik, berarti mereka tidak bisa membaca grafik yang dikeluarkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud) RI,” kata Rahmatsyah.

Dikatakannya, dari data terlihat jelas bahwa kelulusan siswa melalui SBMPTN 2022 Provinsi Aceh persentasenya paling tinggi, namun kalau dilihat dari jumlah yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Aceh memang bukan urutan pertama.

Kacabdin Wilayah Aceh Timur, meminta kepada pihak yang tidak senang dengan Disdik Aceh agar tidak larut dalam menyebar ujaran kebencian.

“Apabila berita tersebut bersifat tidak benar atau hoax, maka lembaga yang mestinya dikomplain bukan Disdik Aceh tapi LTMPT Kemdikbudristek,” ucapnya.

Rahmatsyah menambahkan, agar masyarakat jangan mudah percaya terhadap berita hoax dan menjadi penyebar informasi bohong mengenai Disdik Aceh.

Ditambahkannya, apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi lebih akurat berkenaan dengan pemberitaan, agar bisa mengunjungi situs resmi Disdik Aceh melalui sosial media seperti facebook, instagram, website, twitter maupun youtube.

Menurut Rahmatsyah, sebuah pemberitaan itu haruslah jelas nara sumbernya bukan hanya pemikiran semata dari penulis berita atau pemilik media itu.

“Pelaku penyebar hoax dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1), pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1946 dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp 1 milyar,” pungkasnya.[*]