Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para pejabat terkait untuk mendiskusikan program hilirisasi pada Senin (3/3). Pertemuan tersebut membahas berbagai proyek strategis yang bertujuan mempercepat industrialisasi di dalam negeri.
Dalam diskusi tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat 21 proyek hilirisasi yang masuk dalam tahap awal implementasi. Total nilai investasi dari proyek-proyek tersebut diperkirakan mencapai US$40 miliar atau setara dengan Rp457,5 triliun (mengacu pada kurs Rp16.440 per dolar AS). Beberapa di antaranya akan mendapatkan pendanaan dari Danantara.
Fokus pada Hilirisasi Energi dan Sumber Daya Alam
Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mencapai target hilirisasi senilai US$618 miliar pada tahun 2025. Beberapa proyek utama yang akan mendapatkan pendanaan dari Danantara mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan menyediakan cadangan minyak yang lebih stabil.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan kilang minyak dengan kapasitas produksi mencapai 500 ribu barel per hari. Sementara itu, proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) berbahan baku batu bara akan dikembangkan sebagai alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Lebih dari Sekadar Energi, Hilirisasi Menyentuh Berbagai Sektor
Selain sektor energi, program hilirisasi juga akan menyasar komoditas strategis lainnya seperti tembaga, nikel, bauksit, dan alumina. Di luar sektor pertambangan, pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan guna menciptakan rantai nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional.
Bahlil menekankan bahwa pendanaan proyek-proyek ini tidak semata-mata mengandalkan modal asing. Beberapa proyek, termasuk hilirisasi DME, akan lebih banyak menggunakan sumber daya domestik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam hal teknologi, keterlibatan pihak asing tetap diperlukan untuk memastikan efisiensi dan daya saing industri yang dikembangkan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
