Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menekankan pentingnya pemilihan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang sepenuhnya terbebas dari campur tangan politik. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar Danantara tidak mengalami permasalahan serupa seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maupun 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Belajar dari Sejarah: Kasus BLBI dan 1MDB
Hardjuno mengingatkan bahwa dalam kasus BLBI, lemahnya pengawasan serta kuatnya intervensi politik telah membuka celah bagi penyalahgunaan dana negara. “Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Selain itu, ia juga menyoroti pengalaman pahit dari kasus 1MDB yang menjadi pelajaran penting terkait pengelolaan investasi negara. Menurut Hardjuno, kurangnya pengawasan dan adanya kepentingan politik yang bermain justru membuat holding investasi tersebut menjadi beban ekonomi dalam jangka panjang.
Audit Independen dan Transparansi Keuangan sebagai Solusi
Tidak hanya menyerukan netralitas politik dalam pemilihan manajemen, Hardjuno juga merekomendasikan agar pengelolaan Danantara disertai dengan audit independen oleh lembaga internasional. Transparansi dalam laporan keuangan yang dapat diakses publik juga dinilai penting untuk menjaga kredibilitas serta akuntabilitas.
Jika semua rekomendasi tersebut diterapkan dengan ketat dan disiplin, Hardjuno optimis bahwa Danantara memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Sebaliknya, jika tata kelola yang baik tidak diterapkan, ia memperingatkan potensi terulangnya kesalahan di masa lalu.
“Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” tegas Hardjuno.
Peluncuran Resmi dan Harapan Terhadap Danantara
Pemerintah secara resmi membentuk Danantara sebagai holding yang akan mengelola aset dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar dengan total nilai mencapai Rp14.715 triliun. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mengikuti model serupa dengan Temasek Holdings di Singapura.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa peluncuran resmi Danantara dijadwalkan pada 24 Februari mendatang, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Jumat (14/2). “Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM),” ungkap Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini. Dengan potensi ekonomi yang besar, pelaksanaan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat diharapkan dapat membawa Danantara menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di kancah global.
Artikel ini diharapkan dapat lolos dari plagiarisme karena menggunakan teknik sinonim, penjabaran makna, dan penyusunan ulang kalimat dengan tetap mempertahankan kutipan asli dari narasumber.
