Sudah lebih dari dua pekan, tepatnya sejak 3 Februari, Filipina mengumumkan keadaan darurat keamanan pangan. Langkah ini diambil setelah lonjakan harga beras yang mengkhawatirkan, yang terus melambung tinggi meskipun harga beras global menunjukkan penurunan.
Keadaan darurat ini, yang diterapkan pemerintah Filipina, bertujuan untuk menanggulangi kenaikan harga beras di pasar domestik. Ironisnya, meskipun harga beras di pasar internasional lebih rendah, masalah dalam negeri justru semakin pelik. Tahun lalu, pemerintah bahkan melakukan pengurangan tarif untuk mengurangi beban harga yang ditanggung masyarakat.
Untuk meredakan krisis ini, pemerintah Filipina telah membuka akses impor beras dengan tarif yang lebih rendah. Namun, pasar domestik masih lambat merespons, dan harga beras di tingkat eceran tetap jauh dari harapan. Meskipun kebijakan impor sudah diterapkan, dampaknya belum maksimal.
Mengelola Stok Cadangan untuk Menjaga Kestabilan
Menghadapi kenyataan tersebut, pemerintah berusaha untuk memanfaatkan stok cadangan penyangga yang tersedia. Dengan total stok 300 ribu metrik ton yang ada di Otoritas Pangan Nasional, pemerintah Filipina akan melepaskan separuh dari stok tersebut dalam enam bulan ke depan. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia, khususnya dalam keadaan darurat dan bencana yang bisa datang kapan saja.
Pemerintah Filipina, melalui Menteri Pertanian Francis Tio Laurel, menegaskan bahwa status darurat pangan akan tetap berlaku hingga harga beras kembali terkendali. Dalam kutipan yang disampaikan kepada Reuters, Menteri Laurel menyatakan, “Status darurat pangan belum akan dicabut hingga situasi harga beras membaik.”
Kenaikan Harga Beras Tertinggi dalam 15 Tahun
Tahun lalu, harga beras di Filipina melonjak tajam, dengan angka kenaikan mencapai 24,4 persen pada Maret—tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Meskipun demikian, pemerintah berhasil menekan angka kenaikan tersebut hingga hanya 0,8 persen pada Desember, yang memberikan kontribusi dalam menjaga inflasi 2024 agar tetap berada pada angka 2 persen, jauh di bawah batas maksimal yang ditargetkan sebesar 4 persen.
Pemotongan Tarif Impor untuk Menjaga Ketersediaan
Salah satu strategi yang diambil oleh pemerintahan Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr adalah pemotongan tarif impor beras pada tahun lalu. Langkah ini sejalan dengan kebijakan untuk memperpanjang pengurangan tarif untuk sejumlah barang impor lainnya, demi memastikan ketersediaan pasokan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Filipina.
Meski sudah ada berbagai upaya untuk menanggulangi masalah pangan, tantangan besar masih dihadapi oleh Filipina. Pemerintah terus berusaha merespons dengan berbagai kebijakan untuk memastikan agar ketahanan pangan negara tersebut dapat tetap terjaga dalam menghadapi ketidakpastian harga pangan global yang terus berfluktuasi.
