Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok dari jabatannya. Keputusan ini diambil karena sang kepala sekolah dianggap melanggar larangan untuk mengadakan karya wisata ke luar provinsi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dedi kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi. Nah ini salah satu bagian yg akan kita benahi,” tegas Dedi.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Dedi dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa larangan tersebut dikeluarkan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan siswa, terutama dalam konteks situasi yang sedang dihadapi saat ini.
Pemeriksaan Pungutan Tak Resmi
Tidak hanya sampai pada penonaktifan, Dedi juga menginstruksikan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan dalam pelaksanaan karya wisata tersebut.
“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen kependidikan di provinsi Jawa Barat. Karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” ujar Dedi.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Dedi dalam memperbaiki tata kelola pendidikan di wilayahnya. Ia berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan bebas dari praktik pungutan yang memberatkan orang tua siswa.
Pelanggaran Larangan Karya Wisata
Diketahui, sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok melakukan perjalanan karya wisata ke Surabaya, Jawa Timur, selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025). Padahal, sebelumnya Dedi telah memberikan imbauan agar sekolah-sekolah di Jawa Barat tidak mengadakan kegiatan karya wisata ke luar daerah, seperti yang disampaikan melalui akun Instagram pribadinya.
Langkah tegas ini diambil sebagai upaya untuk memberikan efek jera serta memastikan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat dipatuhi oleh seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Pemprov Jawa Barat.
Kebijakan yang diambil Dedi diharapkan dapat menjadi contoh bagi kepala sekolah lainnya untuk lebih berhati-hati dan mematuhi setiap regulasi yang telah ditetapkan, demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berintegritas.
