Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Amerika Serikat, Elon Musk, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di negara tersebut. Ia menyatakan bahwa para PNS yang tidak bekerja dengan efektif dan tidak mampu menjelaskan hasil kinerja mereka dapat menghadapi risiko pemecatan.
Menurut laporan AFP, pada Sabtu (22/2), Musk meminta semua pegawai federal untuk memberikan penjelasan terkait tugas yang telah mereka selesaikan selama seminggu terakhir.
“Semua pegawai federal akan segera menerima email yang meminta penjelasan tentang apa yang telah mereka lakukan pekan lalu. Jika tak bisa merespons, maka akan dianggap sebagai pengunduran diri,” kata Musk, seperti dikutip AFP.
Evaluasi Kinerja dalam 5 Poin
Berdasarkan salinan email yang diperoleh AFP, pegawai federal diwajibkan menyampaikan sekitar lima poin yang merinci pencapaian mereka dalam minggu terakhir.
Email tersebut dikirimkan oleh Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) dengan subjek “Apa yang Anda lakukan pekan lalu?”. Para pegawai diberi batas waktu hingga Senin (24/2) pukul 23.59 malam untuk memberikan tanggapan. Namun, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa kegagalan menjawab email ini akan berujung pada pemecatan.
Hingga kini, OPM belum memberikan respons resmi terkait kebijakan tersebut.
Dukungan dari Trump
Langkah tegas Musk ini muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mendorongnya untuk mengambil tindakan lebih agresif dalam memangkas anggaran pemerintah.
Musk memang diamanatkan oleh Trump untuk memimpin DOGE yang bertugas mengurangi pemborosan anggaran publik serta menindak praktik korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sejumlah badan dan kementerian di AS, seperti Kementerian Pendidikan dan Departemen Pertahanan (Pentagon), menjadi sasaran utama efisiensi yang dicanangkan DOGE.
“Elon melakukan pekerjaan dengan baik,” kata Trump dalam pertemuan dengan aktivis konservatif pada Sabtu.
“Kita menyukai Elon, bukan? Dia adalah orang yang berkarakter. Orang-orang bertanya, jabatan resmi apa yang dimilikinya? Saya jawab, ‘Patriot’,” lanjut Trump.
Kontroversi dan Penolakan
Langkah Musk ini memicu kontroversi, terutama di kalangan pegawai federal yang terancam kehilangan pekerjaan. Beberapa pegawai yang berada dalam masa percobaan dilaporkan telah terkena dampaknya.
Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), serikat pekerja PNS terbesar di AS, dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa PHK yang dilakukan secara tidak adil akan dilawan melalui jalur hukum.
Everett Kelley, pemimpin AFGE, menyatakan bahwa kebijakan Musk dan administrasi Trump menunjukkan “penghinaan yang sangat besar terhadap pegawai federal dan layanan penting yang mereka berikan kepada rakyat Amerika.”
Gugatan Hukum dan Perlawanan
Penolakan terhadap kebijakan DOGE juga datang dari berbagai PNS di seluruh AS. Beberapa di antaranya bahkan mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan pemecatan yang mereka anggap sewenang-wenang.
Namun, gugatan tersebut terbentur keputusan hakim pada Kamis (20/2) yang menolak tuntutan untuk menghentikan DOGE dalam melakukan pemecatan.
Di sisi lain, beberapa pegawai federal mengaku telah mendapat arahan dari tempat kerja mereka untuk tidak merespons email dari OPM hingga ada instruksi lebih lanjut. Rekomendasi serupa juga diberikan oleh Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional.
Dampak Kebijakan DOGE
Kebijakan efisiensi yang digagas Musk melalui DOGE memang menjadi sorotan nasional. Selain memicu ketegangan di kalangan pegawai pemerintah, kebijakan ini juga membuka diskusi publik mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap layanan publik di AS.
Meski menuai kritik, tidak sedikit yang mendukung langkah Musk dalam upayanya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pegawai federal. Apakah kebijakan ini akan berhasil atau justru memperburuk hubungan antara pemerintah dan para pegawainya, waktu yang akan menjawab.
