Tiongkok tengah bersiap menggelar agenda politik tahunan berskala besar yang dikenal sebagai Two Sessions atau Lianghui. Acara ini akan mempertemukan dua institusi krusial dalam sistem pemerintahan China, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPC) dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (Chinese People’s Political Consultative Conference/CPPCC), pada Selasa (4/3/2025).
Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China yang diterima RRI, Senin (3/3/2025), meskipun kerap disebut beriringan, kedua lembaga ini memiliki peran, fungsi, serta kewenangan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mekanisme politik negara tersebut.
Kongres Rakyat Nasional (NPC) merupakan badan legislatif tertinggi di China yang memiliki kewenangan utama dalam penyusunan serta pengesahan undang-undang. Selain itu, NPC juga bertugas melakukan revisi terhadap konstitusi, serta menetapkan kebijakan utama terkait pembangunan nasional maupun hubungan luar negeri.
Tak hanya itu, NPC juga berperan sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, termasuk mengontrol kinerja Dewan Negara (State Council), Mahkamah Agung, serta Kejaksaan Agung. Lewat NPC, para wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung maupun tidak langsung dari seluruh penjuru negeri menyampaikan aspirasi serta kepentingan publik.
Di sisi lain, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC) berfungsi sebagai lembaga konsultatif politik tertinggi. Berbeda dengan NPC yang berfokus pada legislasi dan pengambilan keputusan formal, CPPCC bertindak sebagai wadah diskusi serta pemberi rekomendasi kepada pemerintah.
Keanggotaan CPPCC berasal dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan partai politik non-Komunis, pemuka agama, akademisi, pelaku bisnis, hingga tokoh masyarakat. Melalui platform ini, mereka menyampaikan gagasan, kritik, serta rekomendasi mengenai kebijakan ekonomi, sosial, hingga isu pembangunan yang berkelanjutan.
Walaupun memiliki lingkup kerja yang berbeda, NPC dan CPPCC berperan sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. NPC bertindak sebagai otoritas pembuat keputusan dengan legitimasi hukum, sedangkan CPPCC memberikan masukan yang memperkaya perspektif dalam proses perumusan kebijakan.
Sinergi antara kedua lembaga ini mencerminkan prinsip demokrasi konsultatif yang dianut oleh China. Dalam mekanisme ini, keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada dominasi suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari beragam elemen masyarakat.
Setiap tahunnya, penyelenggaraan Two Sessions menjadi indikator utama arah kebijakan China di berbagai sektor. Isu-isu strategis seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, reformasi sosial, hingga kebijakan luar negeri menjadi topik yang dibahas secara mendalam oleh kedua lembaga tersebut.
Dengan kolaborasi antara NPC dan CPPCC, pemerintah China berupaya menjaga stabilitas politik, mendorong kemajuan ekonomi, serta merespons tantangan global secara efektif. Model pemerintahan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara sentralisasi pengambilan keputusan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional.
