Politik uang serta penyebaran informasi palsu atau hoaks masih menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini disoroti oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, yang menegaskan bahwa kedua hal tersebut merupakan ancaman besar bagi kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Bagja, politik uang tidak hanya merusak integritas Pemilu tetapi juga mengganggu proses demokrasi secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa praktik ini dapat mempengaruhi independensi pemilih, sehingga hasil Pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bagja mengajak generasi muda untuk bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia dari bahaya politik uang.
“Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar Pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bagja dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).
Hoaks: Ancaman Lain Bagi Demokrasi
Selain politik uang, Bagja menyoroti maraknya hoaks yang sering beredar saat masa Pemilu. Ia menjelaskan bahwa penyebaran berita bohong dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, terutama saat suhu politik memanas. Hoaks, fitnah, dan informasi menyesatkan menjadi musuh yang harus dihadapi dalam menjaga kedamaian dan ketertiban selama Pemilu.
“Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya,” tambah Bagja.
Pentingnya Netralitas Aparatur Negara
Bagja juga mengingatkan tentang pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilu. Menurutnya, ketidaknetralan pihak-pihak tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral,” tegas Bagja.
Peran Penting Generasi Muda dalam Menjaga Demokrasi
Bagja berharap agar generasi muda aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam demokrasi, termasuk kewajiban untuk melawan praktik politik uang dan hoaks.
“Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi,” tutup Bagja.
Dengan peran aktif masyarakat, terutama kaum muda, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan damai tanpa adanya intervensi politik uang serta penyebaran hoaks.
