PNS di Amerika Serikat Terancam Dipecat Jika Tak Buat Laporan Kerja

Yono

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu sore, 22 Februari 2025, mengirimkan surat elektronik kepada Badan Kepegawaian Amerika Serikat. Isi pesan tersebut mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lembaga pemerintah untuk memberikan rincian mengenai apa saja yang telah mereka kerjakan selama sepekan terakhir. Batas waktu pengumpulan laporan tersebut adalah Senin malam, 24 Februari 2025. Jika tidak dipenuhi, para PNS terancam dipecat.

Surat elektronik ini dikirimkan tak lama setelah Elon Musk, miliarder yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Efisiensi Negara, mengumumkan melalui media sosial X bahwa mereka yang tidak merespons email tersebut akan dianggap mengundurkan diri secara otomatis.

“Seluruh PNS akan menerima email yang meminta mereka agar memahami apa yang telah mereka kerjakan pekan lalu. Tak membalas surat ini, maka akan dianggap mengundurkan diri,” ujar Musk di X.

Pengumuman dari Musk ini muncul beberapa saat setelah Presiden Trump mengeluarkan kebijakan serupa melalui akun media sosial pribadinya. Trump menginginkan Badan Efisiensi Negara untuk bertindak lebih tegas dalam melakukan penghematan anggaran serta merampingkan jumlah PNS yang saat ini mencapai 2,3 juta orang di Amerika Serikat.

Hingga Sabtu sore, email tersebut telah disebar ke PNS di berbagai instansi pemerintah Amerika Serikat, termasuk komisi keamanan, Badan Nasional Oseanografi dan Atmosfer, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), serta lembaga-lembaga lainnya. Subjek dalam email tersebut bertuliskan, “Apa yang Anda lakukan pekan lalu?”

Berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Reuters, email itu meminta agar para PNS segera memberikan jawaban dalam bentuk poin-poin ringkas mengenai capaian yang telah mereka raih pada pekan sebelumnya. Selain itu, jawaban tersebut harus memperoleh persetujuan dari atasan masing-masing sebelum dikirimkan kembali. Email tersebut dikirimkan dari alamat bagian personalia Departemen Manajemen Personalia dan memberikan tenggat waktu hingga Senin, 24 Februari 2025, pukul 11.59 waktu setempat.

Kebijakan ini mengikuti pernyataan Musk pada Kamis sebelumnya, yang menyebutkan bahwa banyak lembaga pemerintah federal perlu dibubarkan sebagai bagian dari rencana Presiden Trump dalam merombak struktur pemerintahan secara radikal. Musk telah diberikan kewenangan luar biasa oleh Trump untuk membubarkan beberapa bagian dari pemerintah Amerika Serikat dalam upaya efisiensi dan penghematan anggaran.

Dengan kebijakan baru ini, para PNS di Amerika Serikat dihadapkan pada tekanan untuk memberikan laporan kerja secara berkala. Langkah ini dianggap sebagai upaya tegas dari pemerintahan Trump dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi beban anggaran negara.

Also Read

Tags

Leave a Comment