Sejumlah dinamika politik mencuat sepanjang pekan ini, menampilkan peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan berbagai tokoh dan institusi negara. Dari peluncuran lembaga investasi nasional oleh tiga presiden hingga kebijakan penghematan anggaran, berikut rangkuman lima peristiwa politik utama yang menarik perhatian.
1. Sinergi Tiga Presiden dalam Peluncuran BPI Danantara
Presiden RI Prabowo Subianto, bersama dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo serta Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, secara bersama-sama meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Acara peluncuran yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2) ini ditandai dengan penekanan tombol secara serentak oleh ketiga pemimpin tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sambutan sebelum secara resmi mengumumkan berdirinya BPI Danantara, sebuah lembaga yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama investasi nasional guna mempercepat pembangunan ekonomi.
2. PDIP Klarifikasi Sikap Megawati terhadap Retret Kepala Daerah
Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah mengeluarkan larangan bagi kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk berpartisipasi dalam retret yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2), Basarah menjelaskan bahwa Megawati hanya mengeluarkan instruksi harian pada Kamis (20/2) yang meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret tersebut. Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang sebelumnya beredar luas di publik.
3. Mendagri Terbitkan Regulasi Penghematan Anggaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ, yang mengatur tentang penyesuaian pendapatan serta efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dikeluarkan pada 23 Februari 2025, surat edaran ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya optimalisasi pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien.
4. AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. Keputusan ini diambil dalam Kongres VI Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, pada Senin (24/2).
Dengan terpilihnya kembali AHY, Partai Demokrat menegaskan keberlanjutan kepemimpinan dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan. AHY diharapkan mampu membawa partai berlambang mercy ini semakin solid dan berkontribusi dalam kancah perpolitikan nasional.
5. DKPP Beri Sanksi Pemberhentian Tetap bagi Empat Komisioner KPU Banjarbaru
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).
Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (28/2). Dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025, perkara ini diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Said Abdullah, melalui kuasa hukumnya.
Kelima peristiwa politik ini mencerminkan dinamika pemerintahan dan pergerakan partai politik di Indonesia dalam satu pekan terakhir. Dari kolaborasi lintas pemimpin hingga kebijakan efisiensi anggaran, semuanya turut membentuk lanskap politik nasional yang terus berkembang.
