Pemerintah tengah merancang pembangunan fasilitas pemurnian minyak berkapasitas besar yang mampu mengolah hingga 500 ribu barel per hari. Rencana ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kilang ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.
Langkah ini selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada hilirisasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kemandirian energi.
“Kita juga akan membangun refinery (kilang minyak) yang Insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3/2025).
Dengan kapasitas pengolahan 500 ribu barel per hari, kilang ini dirancang untuk memproses minyak mentah baik dari dalam negeri maupun impor. Diperkirakan, produksi minyak bumi yang dihasilkan, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat mencapai 531.500 barel per hari.
Menurut Bahlil, realisasi proyek ini membutuhkan investasi sebesar USD 12,5 miliar. Namun, keberadaannya diyakini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, sehingga mampu menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau sekitar USD 16,7 miliar.
Selain memperkuat sektor energi, proyek ini juga membuka peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja. Diperkirakan, sekitar 63.000 tenaga kerja langsung akan terserap, sementara 315.000 tenaga kerja tidak langsung juga dapat memperoleh manfaat dari proyek ini.
DME sebagai Substitusi LPG
Di samping pembangunan kilang minyak, pemerintah juga mempercepat pengembangan industri Dimethyl Ether (DME), yang merupakan gas hasil pengolahan batubara dan diharapkan dapat menggantikan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Proyek DME ini akan dibangun secara paralel di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur.
“Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara low-calorie (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG),” jelas Bahlil.
Ia menambahkan bahwa pengembangan industri DME akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing. Pasalnya, sumber daya dan modal yang digunakan dalam proyek ini berasal dari dalam negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Tak hanya pada sektor energi, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan. Komoditas seperti tembaga, nikel, dan bauksit akan diolah lebih lanjut hingga menghasilkan alumina, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
“Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capexnya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain,” tandasnya.
